Senin, 31 Mei 2010

KONTRAKTOR MINTA PELAKSANAAN E-PROC TANPA E-DELIVERY

Surabaya, Para kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Surabaya minta pelaksanaan e-proc tanpa e-delivery. Alasannya, dengan e-delivery prosesnya di lapangan membutuhkan waktu lebih panjang.

Akibatnya, kata SUHARIONO Ketua Gapensi Surabaya pada suarasurabaya.net, Selasa (20/10), pembayaran yang diterima kontraktor menjadi tertunda.

“Karena saat kontraktor memberikan pemantauan progress fisik pekerjaan sebagai dokumen pendukung pencairan keuangan, ada beberapa tahapan dari Dinas terkait yang harus juga dipenuhi. Akibatnya, kita tidak segera bisa memasukkan pemantauan progress,”ujar SUHARIONO usai melakukan rapat dengan Bina Program Pemkot Surabaya.

SUHARIONO menegaskan kalau e-delivery ditiadakan tidak ada lagi tahapan tambahan yang berasal dari dinas terkait. Karena tidak Cuma waktu semakin panjang, namun ada ewuh pakewuh dengan dinas terkait saat meminta persetujuan tandatangan.

SUHARIONO menambahkan selain itu, Bina Program tidak mempunyai instrument yang bisa memangkas tahapan tambahan dari dinas terkait. “Mungkin yang menangani e-proc sebaiknya langsung Asisten Sekkota. Jadi langsung bisa menegur dinas terkait begitu melihat tahapan tambahan bisa menyebabkan molornya proses e-proc,”tukasnya.

Sementara itu, AGUS IMAM SONHAJI Kepala Bina Program Pemkot Surabaya menjelaskan pelaksanaan e-proc hingga ke e-delivery sebenarnya sudah mendekati 85% e-proc sesungguhnya. Ini karena pelaksanaan e-proc diawali dari proses pendaftaran lelang sampai pengumuman pemenang lelang dan dilengkapi e-delivery.

Kalau e-delivery dinilai kontraktor menghambat pencairan keuangan akibat adanya tahapan tambahan dari dinas terkait, pihaknya akan mengevaluasi kembali. Namun tidak mungkin ditiadakan karena itu sudah menjadi bagian proses dari e-proc.

Sedangkan e-payment yang diminta kontraktor sehingga pembayaran langsung ditransfer, sulit dipenuhi. Karena selain e-payment tidak masuk dalam e-proc, untuk menyediakan layanan e-payment harus melibatkan instansi lainnya yakni Bagian Keuangan dan bank.

“Kita targetkan, pelaksanaan e-proc sampai e-delivery benar-benar bisa memperpendek waktu pada 2010 mendatang. Sedangkan e-payment, diperkirakan baru bisa direalisasikan 2011,”tukasnya.

AGUS menambahkan dengan pelaksanaan e-proc, Pemkot Surabaya bisa menghemat anggaran 20%-25%. Sampai akhir 2009 ini, tercatat ada 2200 paket pekerjaan yang selalu diperebutkan sekitar 5000 kontraktor Surabaya. (tin) - sumber : Suara_surabaya.Net

Tidak ada komentar:

Posting Komentar