Perda Pemberian IUJK Harus Dipercepat

14 Mei 2011 21:09 WIB

Atikel Terkait

www.perkembangankota blitar.com, Jakara - Penerbitan peraturan daerah (Perda) tentang pemberian izin usaha jasa konstruksi harus dipercepat karena baru 30 persen kabupaten dan kota di Tanah Air yang menerbitkan aturan hukum itu.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno mengatakan percepatan juga diperlukan karena batas waktu layanan minimal pemberian izin usaha jasa konstruksi (IUJK) ditargetkan dapat tercapai pada 2014 sesuai dengan rencana strategis pemerintah.

Menurut dia, karena minimnya jumlah daerah yang memiliki perda tentang IUJK, saat ini masih banyak daerah yang menarik retribusi untuk pembuatan izin usaha untuk jasa konstruksi itu.

Padahal, paparnya, berdasarkan Peraturan Menteri PU No.4/2010 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diperkenankan memungut retribusi dalam penerbitan IUJK.

”Izin IUJK itu bukan termasuk kategori retribusi yang ada di dalam UU No.8/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tetapi pada kenyataannya masih ditemui ada beberapa daerah yang menarik retribusi dalam memberikan layanan pemberian IUJK,” ujarnya kemarin.

Untuk percepatan itu, tutur Bambang, pemerintah sedang menggenjot upaya sosialisasi peraturan tersebut ke seluruh wilayah kabupaten dan kota yang belum menerapkannya secara hukum.

Dia menjelaskan tujuan dari percepatan penerbitan peraturan daerah tentang pemberian IUJK akan menjadi landasan kuat dalam pelaksanaaan pemberian izin usaha itu dan melindungi pelaku jasa konstruksi dalam rangka pembangunan di semua wilayah di Tanah Air.

Prayoga Janjikan Gapensi Lebih Baik

Atikel Terkait

www.perkembangankota blitar, Blitar - Drs. Prayoga, Ketua BPC Gapensi Kota Blitar masa bakti 2011-2016, menjanjikan kinerja organisasi yang lebih baik dari kinerja masa bakti lima tahun sebelumnya (2006-2011), yang juga di bawah kepemimpinannya.

Janji tersebut disampaikan Prayoga seusai dilantik sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Blitar, Selasa (10/5) malam, di sekretariat BPC Gapensi Kota Blitar. "Insya Allah, dengan kerjasama yang baik antara sesama pengurus dan juga anggota dalam melaksanakan program-program yang diamanatkan dalam Muscab V, Gapensi Kota Blitar ke depannya akan menjadi lebih baik lagi," katanya.

"Program-program yang selama ini belum terealisasi, mudah-mudahan dalam periode kepengurusan yang baru ini dapat dicapai, sementara program-program yang sudah berjalan baik akan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi," tegasnya.

Prayoga dipercaya memimpin kembali BPC Gapensi Kota Blitar untuk masa bakti 201-2016 setelah terpilih secara aklamasi dalam Muscab V BPC Gapensi Kota Blitar yang dilaksanakan pada Selasa (10/5) di sekretariat Gapensi setempat.

Dalam kaitan itu, Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Jawa Timur, Ir. H. Muhammad Amin, dalam kata sambutannya menyampaikan, bahwa Organisasi Gapensi di tingkat Kabupaten/Kota adalah ujung tombak sekaligus etalase dalam memberikan pelayanan kepada angotanya. Untuk itu, pemberian layanan yang maksimal seharusnya menjadi fokus utama pengurus BPC.

Dibagian lain Amin juga menekankan perlunya organisasi membina dan meningkatkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah daerah. "Dengan cara itu, saya percaya organisasi Gapensi di Kota Blitar akan terus eksis, tumbuh dan berkembang. Saya juga jajaran pengurus BPC Gapensi Kota Blitar mampu melaksanakan hal tersebut," tutup Amin.(ean)

Hallywood belum mengubah nasib RUBINA

REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI--Bintang film cilik India, Rubina Ali, yang terkenal lewat film Slumdog Millionaire mengatakan rumahnya di kawasan kumuh Mumbai hangus terbakar. Sejumlah penghargaan dan memorabilia yang didapat dari film tersebut ikut terbakar.

Keluarga Rubina (12 tahun) hanya bisa menonton ketika gubuk mereka terbakar di kawasan pemukiman padat tersebut. Keluarga tersebut baru akan pindah ke apartemen yang dibeli dengan dana perwalian sutradara film tersebut.

Mereka terpaksa menginap di stasiun kereta api dan hingga berita diturunkan, belum ada pertolongan, demikian Rubina. Kebakaran menyebabkan 21 orang cedera dan 2000 orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari setengah penduduk Mumbai yang berjumlah 18 juta jiwa tinggal di kawasan kumuh atau pemukiman ilegal.

Wagub Minta Kontraktor Lokal Profesional

www.gapensijatim.org, Batu - Disahkannya era perdagangan bebas AFTA membuka kran masuknya kontraktor (penyedia jasa konstruksi) asing masuk ke Indonesia. Oleh karena itu agar dapat bersaing, maka kontraktor harus bekerja secara profesional dan tidak mengandalkan perlindungan pemerintah semata.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jatim H Syaifullah Yusuf, saat melantik pengurus daerah Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia (Gapensi) periode 2011-2016, di Hotel Kusuma Agrowisata Kota Batu, Senin (28/2).

Dikatakan, banyaknya proyek atau kegiatan pemerintah dan swasta telah mendorong lahirnya banyak penyedia jasa konstruksi. Sehingga wadah pengusaha jasa konstruksi pun saat ini ada beberapa organisasi. Diharapkan dengan banyaknya organisasi jasa konstruksi ini bisa mendorong terjadi persaingan yang sehat. Sehingga masing-masing meningkatkan kemampuan anggotanya dalam memperbaiki kualitas pekerjaannya.

"Kontraktor harus terus membina SDM yang dimiliki agar bisa lebih profesional dan efisien. Saya berharap tak lagi ada kabar kontraktor nakal yang meninggalkan proyeknya sehingga terbengkalai," himbau Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Di masa mendatang, kontraktor harus benar-benar mampu profesional dan tidak lagi menjadi pengemis proyek-proyek pemerintah. Apalagi dengan mekanisme lelang proyek yang saat ini menggunakan teknologi internet, menuntut kontraktor yang memang profesional dan dapat bersaing dalam
pengerjaan proyek. Ditambahkan, saat ini ada 6 juta tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi.

Di Jatim sendiri jumlah sekitar 250 ribu tenaga kerja. Sehingga kalau sampai kontraktor banyak yang kolaps dikhawatirkan akan menambah tenaga pengangguran. Pengurus Daerah Gapensi Jatim periode 2011-2016 diketuai H Muhammad Amin. Kepengurusan tersebut merupakan hasil Musda Gapensi yang berlangsung 26-28 Pebruari di Hotel Kusuma Agrowisata Kota Batu.

Amin menyisihkan dua kandidat lainnya yaitu Hariyono dan Sunyono. Dalam Musda tersebut terjadi persaingan cukup ketat antara HM Amin dan Sunyono. Selisih suara keduanya sangat tipis yaitu hanya 2 suara. Amin memperoleh 53 suara dan Sunyono 51 suara. Sisanya Hariyono 1 suara dan 1 suara abstain.

HM Amin setelah dilantik menyatakan tak memungkiri kalau dulu banyak kontraktor nakal. Saat ini bukan eranya lagi. Kontraktor yang nakal dengan sendirinya akan tersingkir karena akan diblack list oleh pemerintah dan perbankkan.

"Kita dituntut profesional, apalagi dengan banyaknya penyedia jasa konstruksi yang ada saat ini. Persaingan antar penyedia jasa konstruksi tak lagi bisa dihindari, sehingga semua dituntut profesional dan efisien," ungkap Amin.

Dikatakan jumlah penyedia jasa konstruksi di Jatim saat ini sekitar 4500 sampai 5000 kontraktor. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bergabung di Gapensi. Sayangnya dari jumlah tersebut sebagian terbesar adalah pengusaha kecil dan menengah (UKM). Saat ditanya pengaruh banyaknya organisasi jasa konstruksi, Amin mengaku justru hal itu akan menuju ke arah lebih baik.

"Banyaknya organisasi jasa konstruksi justru akan menjadikan para pengusaha bersikap profesional dan efisien. Mereka yang hanya mengandalkan lobby saja tentu akan tertinggal, kalau tidak diimbangi dengan sikap profesional. Apalagi saat ini banyak kontraktor asing yang masuk ke Indonesia," tegasnya.(bhirawa/ean)

KONTRAKTOR MINTA PELAKSANAAN E-PROC TANPA E-DELIVERY

Surabaya, Para kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Surabaya minta pelaksanaan e-proc tanpa e-delivery. Alasannya, dengan e-delivery prosesnya di lapangan membutuhkan waktu lebih panjang.

Akibatnya, kata SUHARIONO Ketua Gapensi Surabaya pada suarasurabaya.net, Selasa (20/10), pembayaran yang diterima kontraktor menjadi tertunda.

“Karena saat kontraktor memberikan pemantauan progress fisik pekerjaan sebagai dokumen pendukung pencairan keuangan, ada beberapa tahapan dari Dinas terkait yang harus juga dipenuhi. Akibatnya, kita tidak segera bisa memasukkan pemantauan progress,”ujar SUHARIONO usai melakukan rapat dengan Bina Program Pemkot Surabaya.

SUHARIONO menegaskan kalau e-delivery ditiadakan tidak ada lagi tahapan tambahan yang berasal dari dinas terkait. Karena tidak Cuma waktu semakin panjang, namun ada ewuh pakewuh dengan dinas terkait saat meminta persetujuan tandatangan.

SUHARIONO menambahkan selain itu, Bina Program tidak mempunyai instrument yang bisa memangkas tahapan tambahan dari dinas terkait. “Mungkin yang menangani e-proc sebaiknya langsung Asisten Sekkota. Jadi langsung bisa menegur dinas terkait begitu melihat tahapan tambahan bisa menyebabkan molornya proses e-proc,”tukasnya.

Sementara itu, AGUS IMAM SONHAJI Kepala Bina Program Pemkot Surabaya menjelaskan pelaksanaan e-proc hingga ke e-delivery sebenarnya sudah mendekati 85% e-proc sesungguhnya. Ini karena pelaksanaan e-proc diawali dari proses pendaftaran lelang sampai pengumuman pemenang lelang dan dilengkapi e-delivery.

Kalau e-delivery dinilai kontraktor menghambat pencairan keuangan akibat adanya tahapan tambahan dari dinas terkait, pihaknya akan mengevaluasi kembali. Namun tidak mungkin ditiadakan karena itu sudah menjadi bagian proses dari e-proc.

Sedangkan e-payment yang diminta kontraktor sehingga pembayaran langsung ditransfer, sulit dipenuhi. Karena selain e-payment tidak masuk dalam e-proc, untuk menyediakan layanan e-payment harus melibatkan instansi lainnya yakni Bagian Keuangan dan bank.

“Kita targetkan, pelaksanaan e-proc sampai e-delivery benar-benar bisa memperpendek waktu pada 2010 mendatang. Sedangkan e-payment, diperkirakan baru bisa direalisasikan 2011,”tukasnya.

AGUS menambahkan dengan pelaksanaan e-proc, Pemkot Surabaya bisa menghemat anggaran 20%-25%. Sampai akhir 2009 ini, tercatat ada 2200 paket pekerjaan yang selalu diperebutkan sekitar 5000 kontraktor Surabaya. (tin) - sumber : Suara_surabaya.Net

Asuransi Desak LKPP tak Menutup Akses
Jakarta, Asosisasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tidak mencoret asuransi sebagai penyedia penjaminan proyek (surety bond) bagi proyek milik pemerintah.
AAUI meminta LKPP memuat asuransi sebagai penjamin proyek di dalam draf revisi Keputusan Presiden No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
“Kalau memang ada perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim atau nakal, sebaiknya diberi peringatan. Jangan peran industri kami disksekusi begini,” ujar Muslimin Mawi, Anggota Tim Ad Hoc AAUI, Rabu (27/10), dalam diskusi mengenai revisi Keppres 80/2003.
AAUI menegaskan, penghapusan asuransi dari daftar penyedia surety bond bukan hanya menyulitkan bisnis mereka, tetapi juga kontraktor. “Banyak kontraktor kecil di daerah yang menggunakan jasa asuransi dalam penjaminan proyek, karena prosesnya lebih mudah,” kata Muslimin.
Tapi, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Agus Prabowo, punya pandangan lain. Ia menilai argumen yang diajukan asosiasi baru sebatas bisnis. AAUI belum menekankan seberapa penting dan pengaruh asuransi dalam penjaminan proyek pengadaan barang dan jasa. “Kami ingin pengusaha lebih bankable. Asuransi sebaiknya masuk keranahnya semula yakni bisnis risiko saja,” jelas Agus.

Meski demikian, LKPP masih menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan asosiasi-asosiasi untuk mendiskusikan peran asuransi di Keppres tersebut. “Terus terang saja, ide awal untuk meniadakan surety bond berasal dari Departemen Keuangan,” tandas Agus.

Hingga saat ini LKPP belum mengubah draf revisi Keppres 80/dan tetap tidak mencantumkan peran asuransi sebagai penjaminan proyek pemerintah. Agus memperkirakan akhir tahun ini pembahasan revisi Keppres 80/2003 ini akan tuntas dan siap ke Presiden. (Fransiska Firlana)